Kunjungi Sragen, KPK Berikan Materi AntiKorupsi Bagi Anggota DPRD & Kepala Dinas.

SHARE KLIK

Anggota DPRD Kabupaten Sragen beserta seluruh jajaran kepala dinas di Kabupaten Sragen ikuti pembekalan dan pengarahan program pencegahan korupsi dari KPK RI. Bertempat di Ruang Paripurna DPRD kabupaten Sragen, Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga turut hadir dalam pembekalan tersebut, Rabu (18/12/2019)

Bupati dalam kesempatannya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh KPK RI tersebut. Bupati mengatakan sengaja mengundang kepala dinas agar sinergitas semakin baik.

“Kepala dinas hadir semua agar sinergitas bisa berjalan baik dan tentunya ini harus ada tindak lanjut dan komitmen bersama,” terangnya.

Eksekutif harus bekerja sama dengan legislatif dan bermitra untuk membuat program pelaksanaan.

“Kegiatan yang dilakukan ini sebagai salah satu pencegahan terjadinya korupsi. Kami mohonkan kepada teman-teman di dinas dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sragen untuk bisa memperhatikan dan melaksanakan hasil dari pembekalan dan pengarahan ini,” pesan Bupati Yuni.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan apabila eksekutif dan legislatif bekerjasama sama akan mewujudkan visi pemerintahan Kabupaten Sragen yaitu pemerintah yang bersih dan akuntable, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno mengatakan satu tugas dari DPRD Kabupaten Sragen adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah dan anggaran belanja daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Sragen, SUPARNO, SH

“Seperti yang kita ketahui ada beberapa kasus yang menimpa teman-teman DPRD yang terkait dengan perencanaan dan anggaran oleh perencanaan APBD sampai pelaksanaan,” ujar Suparno.

Adanya sosialisasi ini diharapkan anggota DPRD tidak jatuh ke lubang yang sama.

Suparno mengatakan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen sudah mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu kepatuhan sebelum menjalankan tugas di kelembagakan.

Dirinya juga mengajak para anggota DPRD untuk menyimak paparan dari KPK RI agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penyampaian materi dari KPK disampaikan oleh Kepala Satgas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Korwil V KPK RI, Kunto Ariawan.

Dalam paparannya, dia mengatakan tugas tidak hanya penindakan namun juga melakukan sosialisasi upaya pencegahan korupsi.

“Selama ini yang diketahui masyarakat KPK itu hanya melakukan penindakan OTT, padahal kami juga melakukan sosialisasi pencegahan,” kata Kunto.

Dirinya menyampaikan jenis perkara tindak korupsi penyuapan paling banyak dilakukan yaitu sebesar 65% dengan 602 perkara, sebesar 21% kasus pengadaan barang dan jasa dengan 195 perkara, sisanya penyalahgunaan anggaran, TPPU, pungutan atau pemerasan perizinan dan merintangi proses KPK.

Kunto juga menyampaikan jenis-jenis tipikor yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Sumber : sragen.go.id

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply